PKB Dukung Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2016

Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mendeklarasikan dukungannya kepada Sandiaga Uno untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Wakil ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan mengungkapkan bahwa hingga saat ini DPP PKB masih mendukung Sandiaga Uno. Namun, keputusan masih bisa berubah karena keputusan akhir berada di tangan DPP PKB. DPP PKB hanya merestui keputusan DPW DKI Jakarta kepada mekanisme dan pilihannya untuk mengusung Sandiaga Uno. DPP bukan hanya menghargai keputusan untuk wilayah Jakarta, tetapi juga untuk DPW di daerah lainnya.

Daniel menambahkan bahwa DPW PKB sendiri pasti akan memutuskan siapa yang akan diusung untuk memimpin Ibu Kota lima tahun ke depan, sekitar pertengahan September 2016 .

DPW PKB memiliki dua fakta menjadi pertimbangan DPP yaitu DPW memilih Sandi berdasarkan sosialisasi survei internal PKB sampai ke ranting. Hampir mayoritas survei menolak Ahok. Kini ke depan penolakan tersebut akan semakin meluas.

“Jika Ahok turun, maka calon lain cenderung naik. Namun sampai saat ini belum dapat angka yang aman. Jakarta harus dibangun untuk rakyat kecil dan hal ini harus dipastikan terwujud siapapun calonnya,” tutupnya.

sumber: Okezone

Advertisements

Kendala KPU DKI Jelang Pilgub 2017

Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 semakin dekat, akan tetapi masih banyak kendala menjelang masa pemilihan gubernur ini, hak ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno.

Kendala yang dihadapi KPU DKI disebabkan karena pendataan pemilih di Jakarta cukup banyak dan mobilitas cukup tinggi. Kendala lainnya adalah masalah pendataan daftar pemilih yang tinggal di apartemen dan warga gusuran yang direlokasikan. Pendataan warga Jakarta yang tinggal di lapas juga masih menjadi kendala.

Sumarno mengungkapkan persoalan e-KTP juga masih menjadi perdebatan oleh berbagai pihak. Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta setiap warga Jakarta yang ingin memilih harus memiliki e-KTP.

Berdasarkan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum seluruhnya warga Jakarta merekap e-KTP, hal inilah yang menjadi kendala KPU DKI karena KTP Indonesia berbasis elektronik. Ketika KPU menemukan ada yang belum memakai e-KTP maka akan segera dilakukan pencatatam dan akan diberi hak pilih, sehingga persoalan ini tidak akan menghilangkan hak politik.

KPU DKI Jakarta akan melakukan pemutakhiran data atau pencocokan data pemilih pada 8 September sampai 7 Oktober 2016. Hal itu dilakukan untuk mendata warga Ibu Kota yang memiliki hak sura pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

sumber: Okezone

Ahok Tolak Cuti Kampanye Jelang Pilkada 2017

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan tidak ingin cuti untuk berkampanye menjelang Pilkada DKI 2017. Dia menyatakan bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu cuti kampanye yang hampir empat bulan itu.

Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye.

Dalam pilkada serentak 2017 ini, masa cuti dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau sekitar empat bulan. Ahok menyatakan keberatan dengan aturan cuti kampanye tersebut. Keberatan Ahok itu lantaran masa kampanye Pilkada DKI 2017 akan bersamaan dengan penyusunan APBD 2017. Ahok pun sudah mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK.

Ahok ingin MK meninjau kembali kemungkinan adanya pilihan bagi petahana yang mau maju lagi pada pilkada untuk tidak berkampanye sehingga tidak perlu mengambil cuti.

Akan tetapi yang dilakukan oleh petahana calon gubernur Ahok dinilai menunjukkan sikap tidak patuh terhadap undang-undang lantaran menolak cuti pada kampanye di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Sikap penolakan itu bertentangan dengan UU yang mengatur cuti, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Calon Gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menyindir calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan menuding Ahok melakukan ketidakadilan karena ia menilai siapa saja cagub Pilkada 2017 yang tak ambil cuti berarti main curang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Keputusan Ahok yang untuk cuti kampanye dianggap menipu masyarakat karena dengan tak ambil cuti Ahok dianggap sudah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Sandiaga telah menurunkan tim hukum untuk melakukan gugatan intervensi untuk memastikan tak terjadi kecurangan dan penipuan oleh cagub manapun.

sumber: Okezone